Uu no 22 tahun 2001 pdf files

Undangundang nomor 22 tahun 2001 tanggal 23 november 2001, tentang minyak dan gas bumi. Undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua lembarnegara republik indonesia tahun 2001 nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4151 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 35 tahun 2008 tentang lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor. Gas bumi, undangundang nomor 15 tahun 1962 tentang penetapan. Dengan demikian, pemerintah tidak banyak lagi melakukan intervensi. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Sekretariat dprd dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota dprd dalam menjalankan fungsinya.

Use the download button below or simple online reader. Bahwa dengan terbentuknya kota pagar alam berdasarkan uu no. Keputusan presiden nomor 2 tahun 2002 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 101 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan. Uu no 37 2004 ttg kepailitan dan penundaan kewajiban. Undangundang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana. Umum salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian saksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidangbidang kehidupan lainnya. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 2 dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia 1945. Undangundang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 68, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3699.

Sebagian besar subsidi dinikmati oleh kalangan mampu. Sekretariat dprd dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan dprd. Bab i ketentuan umum pasal 1 dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan. Uu no 22 th 2001 ttg minyak dan gas bumi compiled by.

Subsidi bbm yang diberikan saat ini belum tepat sasaran. Pertambangan minyak dan gas bumi, unaangundang nomor. Undangundang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum lembaran negara republik indonesia tahun 1986 nomor 20, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3327 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 8 tahun 2004. Dengan diberlakukannya otonomi daerah sesuai dengan uu no. Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendidikan nasional, menimbang. Dasar pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan tersebut yaitu pasal 28 ayat 2 dan 3 uu migas lebih. Uu no 22 th 2003 ttg susduk mpr dpr dpd dan dprd compiled by. Peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2001 tentang kepelabuhanan lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 127, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4145. Umum berdasarkan pasal 14 ayat 1 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah agung. Nomor 22 tahun tentang minyak dan gas bumi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 154, tambahan lembaran negara nomor 3881. Bahwa perizinan sarana pelayanan kesehatan perlu diatur untuk mengendalikan dan mengawasi sarana pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepentingan umum. Tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2008 tentang perubahan atas undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua menjadi undangundang dan undangundang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh.

Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Ketentuan pasal 1 angka 2, angka 21, angka 22, angka 23, dan angka 25. Implikasi putusan mahkamah konstitusi terhadap regulasi. Perubahan atas undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua menjadi undangundang dan undangundang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh.

Keputusan presiden nomor 187m tahun 2004 mengenai pembentukan kabinet indonesia bersatu. Migas berbasiskan arah dari putusanputusan mk terkait uu no 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Republik indonesia tahun 1995 nomor 75, tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 1995 nomor 3612 diubah sebagai berikut. Undangundang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum lembaran negara republik indonesia tahun 1986 nomor 20, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3327 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 2 tahun. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Nomor 22 tahun 2006 tanggal 7 juni 2006 tentang standar isi bab i pendahuluan pendidikan nasional yang berdasarkan pancasila dan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 2 dan ayat 4, pasal 23 ayat 1. Keputusan presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan.

Nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Kriteria baku kerusakan terumbu karang menteri negara lingkungan hidup. Pp no 742001 tentang pengelolaan b3 k3l pt brantas. Pedoman pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan. Perubahan kedua dimulai pada tahun 2003, dimana kescpakatan pemberlakuan perdagangan bebas free trade antar negaranegara asean afta dimulai. Nomor tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember. Pada saat ini pengaturan mengenai grasi diatur dalam undangundang nomor 3 tahun 1950 tentang permohonan grasi. Kepmenkes ri no 230 tahun 2010 tentang rawat gabung ibu dan bayi there is document kepmenkes ri no 230 tahun 2010 tentang rawat gabung ibu dan bayi available here for reading and downloading.

Bab vi ketentuan penutup pasal 16 pada saat undangundang ini mulai berlaku, undangundang nomor 3 tahun 1950 tentang permohonan grasi lembaran negara republik indonesia serikat tahun 1950 nomor 40 dinyatakan tidak berlaku. To remove this note, rightclick and select delete table. Ketentuan pasal 1 angka 1 dan angka 17 diubah dan ditambah 4 empat angka, yaitu angka 15a, angka 19, angka 20, dan angka 21 sehingga pasal 1. Pasal 5 ayat 1, pasal 18, pasal 18a, pasal 20 ayat 2, pasal 22 huruf d ayat 1, ayat 2, ayat 3, pasal 33 ayat 3 dan ayat 5 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah presiden republik indonesia, menimbang. This document contains text automatically extracted from a pdf or image file. Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terhadap undangundang dasar. Nomor 16 tahun 2001 tentang y a y a s a n dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 5 1 satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban apbnapbd adalah mata uang rupiah. Beberapa ketentuan dalam undangundang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 6, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4152 diubah sebagai berikut. Undangundang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan agreement establishing the world trade organization persetujuan pembentukan organisasi. Peraturan presiden nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tatakerja kementrian negara republik indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 62 tahun 2005. Undangundang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 68, tambahan lembaran negara nomor 3699. Undangundang nomor 6 tahun 1989 tentang paten sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor tahun 1997 tentang perubahan atas undangundang nomor 6 tahun 1989 tentang paten.

Uu nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi misalnya, membolehkan ada perusahaan selain pertamina menjual bbm kepada konsumen ritel. Pasal 17 undangundang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Undangundang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 6. Kepmenkes ri no 230 tahun 2010 tentang rawat gabung ibu. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor xmpr1998 tentang pokokpokok reformasi pembangunan dalam rangka. Undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang pencucian uang.

Governance model of the bp migas and its implication to the contract and permit award, monitoring, etc. Nomor 12 tahun 2005 tentang lembaga penyiaran publik radio republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. The file extension pdf and ranks to the documents category. Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk. Undangundang republik indonesia nomor 14 tahun 2001 tentang paten dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 60.

Pemerintah pengganti undangundang nomor 2 tahun 1962 tentang kewajiban perusahaan minyak memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan undangundang nomor 8. Nomor 19 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 32. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran. Pasal 1 ayat 1, pasal 5 ayat 1, pasal 18, pasal 20 ayat 1 undangundang dasar 1945. Undangundang nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian lembaran negara republik indonesia tahun 1984 nomor 22, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3274. Implikasi model uu nomor 22 tahun 2001 perbandingan dengan model uu nomor 8 tahun 1971.